Updates.
HUKUM - Pernahkah kita merenung, bagaimana rasa sakit dan kecewa mampu melahirkan gelombang yang mengubah wajah masyarakat? Di sudut-sudut negeri ini, ada cerita yang terus terulang. Cerita tentang rakyat kecil yang mengais keadilan di tengah sunyinya harapan. Mereka, yang hidup di bawah bayang-bayang hukum, mulai mempertanyakan, apakah hukum itu benar-benar buta, atau justru punya mata yang tajam untuk membedakan siapa yang berkuasa dan siapa yang papa?
Bayangkan seorang ibu tua, bersujud di depan hakim dengan tubuh gemetar karena karena dituduh mencuri 7 batang pohon jati milik BUMN Perhutani. Hukuman untuknya datang secepat kilat, tanpa ampun. Tetapi, di layar televisi, kita menyaksikan seorang pengusaha yang menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi tata niaga timah pada izin usaha pertambangan (IUP) PT. Timah, yang dengan santainya tertawa dan berpelukan dengan istrinya di depan hakim dan kamera, meski ia baru saja didakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 300 triliun. Hukuman untuknya? Drama tanpa akhir, penuh cerita tanpa tindakan.
Rakyat kecil, yang setiap hari menyaksikan ketidakadilan ini, mulai merasa seperti api yang dipermainkan angin. Dada mereka sesak, hati mereka memberontak. Mereka muak melihat para aparat penegak hukum yang mestinya menjadi pelindung, justru melayani mereka yang berkantong tebal. Mereka lelah melihat hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas.
Di tengah kekecewaan itulah, lahir organisasi-organisasi yang mencoba mengambil alih peran penegak hukum. Mereka bergerak di bawah panji-panji keadilan versi mereka sendiri. Tidak ada seragam resmi, tidak ada sumpah jabatan. Hanya ada kemarahan yang meletup-letup, menggerakkan massa untuk bertindak. Mereka menjadi hakim, juri, dan algojo sekaligus. Sebuah gerakan vigilantis, yang di satu sisi adalah cermin kekecewaan, tetapi di sisi lain adalah bom waktu bagi kehancuran tatanan.
Tindakan anarkis masyarakat menjadi bukti nyata bahwa rasa percaya terhadap hukum dan aparatnya telah runtuh. Rakyat, yang sesungguhnya hanya ingin hidup dalam keadilan, mulai memilih jalan sendiri. Mereka merasa tidak ada lagi gunanya berharap pada institusi yang bagi mereka sudah kehilangan nurani.
Namun, tidakkah ini menjadi tamparan keras bagi kita semua? Bukankah lahirnya gerakan vigilantis dan anarki adalah tanda bahwa ada yang harus diperbaiki? Hukum yang adil adalah hukum yang tidak memandang siapa yang berdiri di hadapannya. Ia tidak peduli apakah seseorang kaya atau miskin, penguasa atau rakyat jelata. Jika hukum kembali menjadi penyeimbang, tempat di mana semua orang merasa diperlakukan sama, maka rakyat akan berhenti mencari keadilan di luar sistem.
Sampai saat itu tiba, kita hanya bisa berharap. Berharap bahwa mereka yang memegang palu keadilan mulai melihat dengan mata hati. Bahwa mereka yang berkuasa mulai mendengar jeritan dari bawah. Dan bahwa hukum, suatu hari nanti, benar-benar akan berdiri tegak, tanpa pilih kasih, seperti yang seharusnya. Karena keadilan yang sejati tidak hanya melindungi, tetapi juga menyembuhkan luka yang ditinggalkan oleh ketidakadilan.
Jakarta, 28 Januari 2025
Hendri Kampai
Ketua Umum Jurnalis Nasional Indonesia/JNI/Akademisi
NANDA PRAYOGA 
